Semester genap baru saja dimasuki tapi banyak sekolah, bahkan sejak jauh hari, sudah melakukan berbagai langkah strategis mengantisipasi pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini. Kritik dan penolakan terhadap ujian itu silih-berganti mewarnai dunia pendidikan. Muncul segudang argumen kritis rasional pun demi mendukung penolakan itu.

Mereka menilai UN merampas kewenangan sekolah dalam menentukan kelulusan, juga tidak memenuhi kriteria akuntabilitas keadilan karena mencampakkan siswa tidak lulus sebagai korban yang dicap bodoh. Selain meningkatkan angka putus sekolah, UN dianggap menggagalkan Wajib Belajar 9 Tahun.

Yang cukup mendasar, pelaksanaan UN dinilai bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) dan keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 2009. Dengan bersikukuh melaksanakan UN yang memboroskan anggaran (tahun 2011 Rp 667 miliar),  pemerintah dianggap menutup telinga atas masukan masyarakat pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, kebijakan mengenai Ujian Nasional (UN) tidak hanya merupakan kebijakan untuk mengevaluasi dan melakukan pemetaan, tetapi juga memiliki fungsi integrasi.

Ia menjelaskan, setidaknya ada empat fungsi integrasi dalam kebijakan UN. Pertama, integrasi vertikal. Pada fungsi ini, seluruh jenjang pendidikan memiliki keberlanjutan, dan UN menjadi salah satu paspor untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengatakan, soal-soal pada ujian nasional (UN) tahun ini akan dilengkapi dengan kode-kode rahasia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran. Jika terjadi kebocoran soal, maka akan dikaji dengan kode tersebut. Demikian dikatakan Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1/2012).